Mulai 2/7/2011 Pemerintah Arab Stop Izin PRT Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Saudi Arabia nyata bertindak lebih cepat terkait polemik ragam polemik tenaga kerja asal Indonesia. Terhitung hari ini, Sabtu (2/7/2011) semua izin kerja bagi tenaga kerja dari Indonesia dan Filipina yang dialokasikan sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) distop.

Keputusan ini diambil akibat berbagai masalah terkait kondisi kerja para pekerja migran dari Asia Tenggara ini.

Kantor berita Arab Saudi SPA melaporkan, pemerintah Saudi Arabia menyatakan akan mengambil tenaga kerja dari negara lain selain Indonesia dan Filipina.

“Keputusan ini berbarengan dengan upaya membuka peluang merekrut pekerja rumah tangga dari sumber lain,” kata juru bicara Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi Hattab bin Saleh al-Anzi.

Keputusan ini mendahului moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi yang dimulai 1 Agustus mendatang. Adapun juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Faisol Reza mengatakan pemerintah belum mendapat kabar resmi soal masalah ini.

Pemerintah kedua negara, kata Faisol, sudah kerap bertemu untuk membicarakan soal kelangsungan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi.

Dalam berbagai pembicaraan itu, lanjut Faisol, pemerintah sudah mendengar rumor soal rencana pemerintah Arab Saudi ini.

“Namun, hingga kita umumkan moratorium pemerintah Arab Saudi belum memberitahukan soal keputusan itu,” kata Faisol.

Meski demikian, pemerintah Indonesia sudah siap dengan kondisi seperti ini karena selama sepekan ini Indonesia sudah tidak mengirimkan pekerja migran ke Arab Saudi.

“Pemerintah menganggap moratorium ini langkah yang paling tepat untuk perbaikan sistem ketenagakerjaan,” lanjut Faisol.

“Saya kira yang dilakukan pemerintah Arab Saudi adalah bagian perbaikan sistem ketenagakerjaan negara itu,” papar Faisol dilansir BBC.

Faisol menambahkan menteri tenaga kerja akan memanggil Dubes Arab Saudi untuk meminta penjelasan.

Sementara itu, ketegangan soal buruh migran juga terjadi antara Aran Saudi dan Filipina.

Awal tahun ini, pemerintah Filipina meminta agar gaji para pekerja rumah tangga asal negeri itu dinaikkan menjadi AS$400 sebulan dari AS$210 yang mereka terima saat ini.

Selain itu, pemerintah Filipina mendesak agar pemerintah Arab Saudi menjamin para pekerja rumah tangga Filipina mendapat perlakuan yang manusiawi.

Kelompok aktivis hak asasi manusia mengatakan jutaan pekerja rumah tangga dari negara-negara Asia mendapat perlakuan kasar di Arab Saudi dan negara-negara Teluk.

Kondisi ini disebabkan buruknya undang-undang tenaga kerja di negara-negara itu. Bahkan beberapa negara Teluk tak memiliki undang-undang tenaga kerja.

Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut hukuman pancung Ruyati binti Sapubi yang didakwa membunuh majikannya sebagai tidak sesuai norma hubungan internasional.

Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang paling banyak mengirimkan pekerja rumah tangganya ke Arab Saudi.

Diperkirakan jumlah pekerja rumah tangga asal Indonesia di negeri kaya minyak itu mencapai 1,5 juta orang.

Tinggalkan komentar

Filed under Berita & Politik

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s